Pada pertemuan ke-11 ini dibahas Bab Ar-Rahn, yaitu pembahasan tentang gadai atau jaminan dalam fikih muamalah. Materi meliputi pengertian rahn, hukum rahn, syarat-syaratnya, barang yang boleh dijadikan jaminan, ketentuan mengenai harta anak yatim, serta perbedaan pendapat ulama tentang kapan akad rahn menjadi mengikat.
1. Pengertian Ar-Rahn (Gadai/Jaminan)
Penulis rahimahullah berkata: “Bab Ar-Rahn.”
Secara bahasa, rahn bermakna tetap dan berlangsung. Dalam bahasa Arab dikatakan mā’un rāhin, yaitu air yang tenang, dan ni‘matun rāhinah, yaitu nikmat yang terus berlangsung. Rahn juga digunakan dengan makna menahan, sebagaimana firman Allah Ta‘ala:
“Setiap jiwa tergadai dengan apa yang telah dikerjakannya.” (QS. Al-Muddatstsir: 38)
Adapun secara syariat, rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas suatu utang, yang utang tersebut dapat dilunasi dari barang itu atau dari hasil penjualannya.
Contohnya, seseorang mengisi bahan bakar kendaraan di sebuah stasiun pengisian. Setelah tangki kendaraan diisi, ternyata ia tidak membawa uang. Kemudian ia menyerahkan jam tangannya sebagai jaminan atas pembayaran bahan bakar tersebut.
Utang senilai bahan bakar tersebut berada dalam tanggungannya, sedangkan jam tangan menjadi barang jaminan. Jika ia tidak membayar, barang tersebut dapat dijual untuk mengambil hak yang menjadi tanggungannya sesuai ketentuan syariat.
2. Hukum Ar-Rahn
Rahn hukumnya boleh (jaiz) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak kaum muslimin.
“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283)
Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:
“Rasulullah ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, lalu beliau menggadaikan baju besinya kepadanya.”
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwa kaum muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan rahn secara umum.
3. Lima Syarat Sah Ar-Rahn
Penulis menyebutkan bahwa rahn sah dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah lima syarat berikut:
| No. | Syarat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Akad yang jelas | Penulis mensyaratkan agar rahn bersifat langsung, meskipun masalah akad yang digantungkan pada syarat merupakan masalah khilafiyah. |
| 2 | Bersamaan dengan hak atau setelahnya | Rahn dapat dilakukan bersamaan dengan adanya utang atau setelah utang tersebut ada. |
| 3 | Dilakukan oleh pihak yang sah melakukan transaksi | Orang yang menyerahkan rahn harus termasuk orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan tasharruf terhadap harta. |
| 4 | Barang miliknya atau mendapat izin | Barang yang dijadikan jaminan harus merupakan miliknya atau ia mendapatkan izin dari pemiliknya. |
| 5 | Barang diketahui jenis, ukuran dan sifatnya | Barang jaminan harus diketahui agar dapat menjadi jaminan yang jelas terhadap utang. |
Syarat Pertama: Akad Rahn
Penulis menyebutkan bahwa rahn harus bersifat munajjaz, yaitu tidak digantungkan kepada suatu kondisi tertentu.
Namun masalah menggantungkan akad pada syarat merupakan masalah khilafiyah. Mayoritas ulama cenderung melarang ta'liq akad, sedangkan sejumlah ulama yang melakukan penelitian lebih mendalam, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, membolehkan akad yang digantungkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.
Dalam masalah muamalah, hukum asalnya adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan larangan.
Syarat Kedua: Bersamaan dengan Hak atau Setelahnya
Rahn boleh dilakukan bersamaan dengan adanya utang. Misalnya seseorang membeli kendaraan dengan pembayaran tertunda kemudian menjadikan barang tertentu sebagai jaminan.
Rahn juga boleh dilakukan setelah utang muncul. Misalnya terjadi jual beli secara kredit, kemudian penjual meminta jaminan kepada pembeli dan pembeli memberikan barang tertentu sebagai rahn.
4. Apakah Rahn Boleh Sebelum Adanya Utang?
Misalnya seseorang berkata: “Saya menjadikan mobil ini sebagai jaminan atas pinjaman sebesar lima ribu rupiah yang akan Anda berikan kepada saya besok.”
Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa rahn tidak sah sebelum adanya hak atau utang. Mereka menganggap rahn merupakan jaminan terhadap hak yang sudah ada.
Pendapat lain menyatakan bahwa hal tersebut boleh. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.
Pendapat yang dinilai lebih kuat adalah bahwa rahn boleh dilakukan sebelum utang ada, karena tidak terdapat dalil yang jelas yang melarangnya dan hukum asal muamalah adalah boleh.
5. Hukum Mensyaratkan Rahn dalam Pinjaman
Apakah seseorang boleh berkata kepada orang yang akan meminjam uang: “Saya akan meminjamkan uang kepadamu dengan syarat kamu memberikan mobilmu sebagai jaminan”?
Pada dasarnya hal tersebut boleh, dengan catatan pemberi pinjaman tidak mengambil manfaat dari barang jaminan yang menjadikan pinjaman tersebut mengandung keuntungan bagi pemberi pinjaman.
Jika pinjaman mensyaratkan manfaat tertentu bagi pemberi pinjaman, maka harus diperhatikan agar tidak masuk ke dalam larangan riba. Barang jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, bukan sarana bagi pemberi pinjaman untuk mengambil keuntungan dari pinjaman.
Berbeda halnya jika transaksi tersebut bukan akad qardh, tetapi utang yang timbul dari jual beli secara kredit. Dalam kondisi tersebut, pembahasan hukumnya berbeda.
Penting membedakan antara qardh (pinjaman) dan dain (utang). Qardh merupakan salah satu bentuk dain, tetapi tidak setiap dain merupakan qardh.
6. Barang yang Sah Dijadikan Rahn
Penulis menyebutkan kaidah:
“Setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula dijadikan rahn.”
Kaidah tersebut menjadi salah satu pedoman dalam menentukan barang yang dapat dijadikan jaminan. Barang tersebut harus memiliki nilai dan dapat menjadi objek transaksi yang sah.
Barang yang Tidak Sah Dijual Tidak Sah Dijadikan Rahn
Berdasarkan kaidah tersebut, sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan pada dasarnya juga tidak sah dijadikan rahn.
Contohnya adalah barang yang bukan milik seseorang atau barang yang tidak memiliki nilai yang diakui secara syariat sebagai objek transaksi.
Dokumen Identitas Bukan Barang Rahn
Kartu identitas, paspor, dokumen keluarga, dan dokumen administrasi lainnya tidak semestinya dijadikan barang jaminan, karena dokumen tersebut bukan barang yang boleh diperjualbelikan.
Menjadikan kartu identitas atau paspor sebagai jaminan juga dapat bertentangan dengan ketentuan administrasi dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
7. Pengecualian dalam Barang Rahn
Ada beberapa masalah yang menjadi pengecualian dari kaidah umum “barang yang sah dijual berarti sah dijadikan rahn”.
7.1 Buah Sebelum Tampak Matangnya
Buah yang belum tampak tanda kematangannya tidak boleh diperjualbelikan dalam kondisi tertentu karena adanya risiko kerusakan dan gharar. Namun buah tersebut dapat dijadikan rahn menurut pembahasan ini.
Alasannya, jika buah tersebut rusak, hak pihak yang menerima rahn tetap terkait dengan tanggungan orang yang memberikan jaminan.
7.2 Tanaman Sebelum Bulirnya Menguat
Demikian pula tanaman yang belum menguat bijinya dapat dijadikan rahn meskipun tidak boleh diperjualbelikan dalam kondisi yang sama.
Sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan tidak selalu berarti mutlak tidak boleh dijadikan rahn, karena terdapat beberapa pengecualian yang dijelaskan oleh para ulama.
7.3 Hamba Sahaya dan Kerabat Mahramnya
Dalam pembahasan fikih klasik terdapat masalah mengenai hamba sahaya dan kerabat mahramnya. Jika seseorang memiliki kerabat mahram yang menjadi hamba sahaya miliknya, kepemilikan tersebut menyebabkan pembebasan secara hukum.
Dalam pembahasan rahn klasik, disebutkan bahwa rahn tidak otomatis menghilangkan kepemilikan sebagaimana jual beli. Oleh sebab itu, terdapat rincian khusus dalam masalah ini.
Pembahasan mengenai perbudakan merupakan pembahasan fikih klasik yang berkaitan dengan kondisi sosial dan hukum pada masa tersebut. Ia tidak merupakan praktik hukum yang berlaku dalam sistem hukum kontemporer.
8. Rahn Harta Anak Yatim
Penulis menyebutkan bahwa tidak boleh menjadikan harta anak yatim sebagai rahn kepada orang fasik, karena hal tersebut dapat menyebabkan harta anak yatim terancam hilang atau disia-siakan.
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik.” (QS. Al-An‘am: 152)
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan harta anak yatim harus dilakukan dengan cara yang memberikan maslahat dan tidak membahayakan hartanya.
Setiap pengelolaan harta anak yatim harus didasarkan pada maslahat yang nyata dan cara yang paling baik.
Karena itu, apabila suatu transaksi mengandung risiko kuat terhadap harta anak yatim, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan.
9. Kapan Akad Rahn Menjadi Mengikat?
Ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam bab rahn. Pertanyaannya adalah:
Dalam istilah fikih, pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan disebut rāhin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.
| Pihak | Istilah | Keterangan |
|---|---|---|
| Pemberi jaminan | Rāhin | Pihak yang memiliki utang dan memberikan barang sebagai jaminan. |
| Penerima jaminan | Murtahin | Pihak yang memiliki piutang dan menerima barang sebagai jaminan. |
Pendapat Pertama: Harus Ada Qabd (Penguasaan)
Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat masyhur dalam mazhab Hanabilah berpendapat bahwa rahn belum menjadi mengikat sampai barang jaminan diterima atau dikuasai oleh murtahin.
Mereka berdalil dengan firman Allah Ta‘ala:
“Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283)
Pendapat Kedua: Mengikat Sejak Akad
Malikiyah berpendapat bahwa rahn menjadi mengikat sejak akad dilakukan dan tidak disyaratkan adanya qabdh untuk menjadikan akad tersebut mengikat.
Mereka berdalil dengan firman Allah:
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.” (QS. Al-Ma'idah: 1)
Rahn merupakan sebuah akad, sehingga pada asalnya akad tersebut harus dipenuhi.
Pendapat yang Dipandang Lebih Kuat
Pendapat yang dinilai lebih kuat dalam materi ini adalah bahwa akad rahn menjadi mengikat sejak akad dilakukan dan tidak disyaratkan qabdh untuk menjadikan akad tersebut mengikat.
Di antara alasan yang dikemukakan adalah bahwa ayat “farihānun maqbūdhah” tidak secara tegas menunjukkan bahwa qabdh merupakan syarat sah atau syarat lazimnya rahn. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai arahan menuju kesempurnaan dokumentasi dan pengamanan utang.
Dengan pendapat ini, seseorang yang telah menjadikan suatu barang sebagai rahn tidak boleh menjual barang tersebut setelah akad rahn berlangsung, meskipun barang tersebut masih berada dalam penguasaannya.
10. Dalil-Dalil tentang Ar-Rahn
Dalil Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 283
“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”
Dalil Al-Qur'an: QS. Al-Ma'idah: 1
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.”
Dalil Al-Qur'an: QS. Al-An‘am: 152
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik.”
Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menggadaikan baju besinya.
Hadis ini menunjukkan bolehnya akad rahn sebagai jaminan dalam transaksi utang.
11. Tabel Ringkasan Bab Ar-Rahn
| Pembahasan | Ringkasan |
|---|---|
| Pengertian rahn | Menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dapat dilunasi dari barang tersebut atau hasil penjualannya. |
| Hukum rahn | Boleh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. |
| Rāhin | Pihak yang menyerahkan barang jaminan. |
| Murtahin | Pihak yang menerima barang jaminan. |
| Barang rahn | Pada asalnya barang yang sah diperjualbelikan dapat dijadikan rahn. |
| Dokumen identitas | Tidak sah dijadikan rahn karena bukan objek jual beli. |
| Harta anak yatim | Tidak boleh digunakan kecuali dengan cara yang memberikan maslahat terbaik bagi anak yatim. |
| Rahn sebelum utang | Terdapat khilaf; pendapat yang dipilih dalam materi ini adalah boleh. |
| Rahn dalam qardh | Boleh sebagai jaminan, tetapi tidak boleh menjadi sarana mengambil manfaat ribawi dari pinjaman. |
| Kelaziman akad | Pendapat yang dipilih: rahn mengikat sejak akad dan tidak harus menunggu qabdh. |
12. Kaidah-Kaidah Penting dalam Bab Ar-Rahn
Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangan.
Setiap barang yang sah diperjualbelikan pada asalnya sah dijadikan barang jaminan.
Harta anak yatim harus dikelola berdasarkan kemaslahatan yang terbaik.
Barang jaminan merupakan jaminan atas utang, bukan sarana untuk mengambil keuntungan yang terlarang dari transaksi pinjaman.
13. Kesimpulan
Ar-Rahn atau gadai merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam fikih muamalah. Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan terhadap pelunasan utang.
Islam memberikan perhatian terhadap hak orang yang memberikan pinjaman atau memiliki piutang. Karena itu, keberadaan jaminan dapat menjadi sarana untuk menjaga hak kedua belah pihak.
Namun barang jaminan tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan kezaliman atau mengambil keuntungan yang tidak dibenarkan syariat. Demikian pula pengelolaan harta anak yatim harus dilakukan dengan penuh amanah dan berdasarkan kemaslahatan.
Dari pembahasan ini juga dapat dipahami pentingnya memahami istilah fikih secara tepat. Rahn, qardh, dan dain memiliki makna yang berbeda sehingga tidak boleh disamakan begitu saja.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
Catatan Kaki dan Referensi
- QS. Al-Muddatstsir: 38.
- QS. Al-Baqarah: 283.
- HR. Al-Bukhari no. 2096 dan Muslim no. 1603.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 4/245.
- Ibnu Abi Syaibah no. 20209; Sa'id bin Manshur dalam At-Tafsir no. 124.
- QS. Al-An‘am: 152.
- QS. Al-Baqarah: 283.
- QS. Al-Ma'idah: 1.
- QS. Al-Baqarah: 282.
Posting Komentar
Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com