728x90 AdSpace

[URL=http://www.4shared.com/document/zgFNm5ZSce/___-__.html]هل ترانا نلتقي - رامي محمد.swf[/URL]
Latest News
Tuesday, 30 September 2014

Perpu Dapat Diterbitkan Bila Ada Kegentingan yang Memaksa

Tarqiyah : Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih jalan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sikap ini ditempuh setelah sebelumnya memiliki skenario beragam. Sesat pikir SBY dalam soal UU Pilkada.
Kepastian penerbitan Perpu Pilkada disampaikan SBY usai melakukan pembekalan kepada anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/9/2014). Ia mengaku telah menyiapkan Perpu Pilkada. "Saya sudah siapkan Perpu," kata SBY.
Menurut dia, Perpu tersebut akan diterbitkan sesaat dirinya meneken UU Pilkada yang telah disahkan Sidang Paripruna DPR pada 26 September 2014 pekan lalu. "Perpu ini saya ajukan ke DPR setelah, katakanlah, hari ini atau besok draf RUU hasil sidang kemarin saya terima, maka aturan main harus saya tanda tangani," tambah SBY.
Kendati demikian, ia mengaku Perpu yang akan diterbitkan akan dinilai oleh DPR. Menurut dia, bila DPR sungguh-sungguh mendengar aspirasi rakyat maka pilkada secara langsung dengan perbaikan akan disepakati DPR.
Keputusan SBY menerbitkan Perpu Pilkada ini tentu mengejutkan. Meski Perpu merupakan hak konstitutsional yang dimiliki Presiden, namun bukan berarti penerbitan Perpu sesuka selera Sang Presiden. Di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 secara tegas disebutkan Perpu dapat diterbitkan bila ada kegentingan yang memaksa. Yang menjadi pertanyaan, dalam konteks UU PIlkada ini apa kegentingan yang memaksa yang dimaksud SBY?
Pembangunan opini dengan melakukan penolakan keberadan UU Pilkada melalui media sosial yang mengarah pada pribadi SBY apakah bisa dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa?
Apalagi, jika dirunut lebih dalam lagi, perkara pilkada sikap publik tidaklah tunggal. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara resmi merekomendasikan agar Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung namun melalui DPRD.
Langkah SBY meneken UU Pilkada yang baru disahkan di DPR pada 26 September 2014 lalu dilanjutkan dengan menerbitkan Perpu Pilkada tak lebih sebagai bentuk sikap yang mendua. Sikap ini tentu bisa saja dimaksudkan agar nama SBY yang selama beberapa hari terakhir menjadi "bulan-bulanan" di media sosial agar bersih kembali.
Jika kegentingan yang memaksa dimaknai karena hiruk pikuk di media sosial, tentu sikap ini merupakan legacy terburuk yang dilakukan pemerintahan SBY. Ada kegamangan dan keraguan menghinggapi SBY. Sungguh ironi sikap yang dimunculkan seorang presiden. [mdr/inilah]
 Wallahu A‘lam.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Kontak Gema Dakwah : admin@gemadakwa.com

Item Reviewed: Perpu Dapat Diterbitkan Bila Ada Kegentingan yang Memaksa Rating: 5 Reviewed By: Tarqiyah Online